Ribuan Massa Gelar Aksi Evaluasi Dua Tahun Prabowo-Gibran di Malang

MALANG – Ribuan orang yang terdiri atas mahasiswa, buruh, petani, pelajar, ibu rumah tangga, dan elemen masyarakat lainnya menggelar aksi evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Jalan Tugu, Kota Malang, Rabu (21/10/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tujuh tuntutan dan satu seruan yang menyoroti berbagai persoalan ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, pendidikan, serta demokrasi.

Koordinator aksi, Kusno, mengatakan, aksi tersebut digelar untuk mengajak masyarakat mengevaluasi jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut dia, berbagai kebijakan pemerintah perlu dikritisi agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. “Aksi kami pada hari ini tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan kesadaran kepada masyarakat, menyebarkan awareness,” ujar Kusno saat ditemui di lokasi aksi.

Berbeda dengan aksi demonstrasi yang menutup akses jalan, massa memilih tetap membuka jalan bagi kendaraan yang melintas. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat membaca poster dan spanduk berisi pesan-pesan tuntutan yang disampaikan peserta aksi. Kusno berharap, cara tersebut dapat memperluas kesadaran publik mengenai berbagai persoalan yang mereka soroti.

Dalam orasinya, massa menyinggung sejumlah isu yang dinilai menjadi catatan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Di antaranya, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penggunaan anggaran pendidikan, persoalan kebakaran hutan dan lahan, penangkapan aktivis, dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Berbagai angka yang disampaikan dalam orasi tersebut merupakan klaim dari pihak aksi.

Pada sektor lingkungan, massa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional, memulihkan lingkungan, mencabut konsesi yang dinilai bermasalah, serta memulihkan hak-hak korban. Mereka juga meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan yang disebut terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Sumatra, Kalimantan, dan Papua, dilakukan secara serius dan berkelanjutan.

Di bidang ketenagakerjaan, peserta aksi menuntut kenaikan upah, penyediaan pekerjaan yang layak, serta penghapusan sistem kontrak dan alih daya atau outsourcing. Massa juga menyuarakan kepentingan petani dan nelayan melalui tuntutan pelaksanaan reforma agraria yang dinilai berpihak kepada masyarakat, sekaligus peningkatan kesejahteraan kelompok tersebut.

Tuntutan lainnya berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Massa meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok, bahan bakar minyak (BBM), dan pajak. Mereka juga mendesak agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) digunakan secara lebih efektif untuk memperkuat subsidi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung akses pendidikan.

Sebagai penutup, massa menyerukan pembentukan komite rakyat di berbagai daerah, mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan, untuk mengawal tuntutan dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Kusno menegaskan, aksi tersebut bukan menjadi akhir dari gerakan mereka. Ia menyebut massa menyambut rencana aksi lanjutan yang diinformasikan kelompok di Jakarta pada 28 Oktober mendatang. “Mari kita bangun komite rakyat, lawan penindasan, rebut kesejahteraan,” serunya.