Wahyu Hidayat Tata Ulang Birokrasi, 176 Pejabat Pemkot Malang Dilantik

MALANG – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat merombak birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Malang dengan melantik dan memutasi 176 pejabat, mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), administrator, hingga pengawas. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Gedung Graha Purva Praja, Islamic Center Kedungkandang, Jumat (23/10/2026).

Penataan ini dilakukan untuk memperkuat kinerja organisasi sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Sejumlah jabatan yang sebelumnya diisi pelaksana tugas (Plt) kini mulai ditetapkan secara definitif.

Pada level JPTP, terdapat tiga pejabat yang mengalami perubahan penugasan. Nurul Rachmawati, yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Umum sekaligus Plt Sekretaris DPRD Kota Malang, kini menjadi Sekretaris DPRD definitif.

Selanjutnya, Budi Utomo yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Malang dipromosikan sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, dan Sumber Daya Manusia. Sementara itu, Gamaliel Raymond H. Matondang resmi dikukuhkan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang definitif setelah sebelumnya menjabat Plt.

Di tingkat administrator, sebanyak 14 posisi strategis turut mengalami rotasi. Woro Tanty P. dipercaya menjadi Sekretaris Dispangtan, Dicky Haryanto sebagai Sekretaris Bakesbangpol, Titis Andayani sebagai Sekretaris Bappeda, dan Tri Santoso mengisi posisi Sekretaris DLH.

Perubahan juga menyentuh jajaran pengawas. Mirza Ronald Adisaputra, yang sebelumnya menjabat Kepala Subbagian Protokoler pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), mendapat penugasan sebagai kepala bidang di Bappeda. Sementara Rony Kurniawan D. Syaputra bergeser menjadi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Lowokwaru.

Rotasi lainnya melibatkan Dwi Hermawan Purnomo dan Syarif Hidayat yang bertukar penugasan. Dwi kembali bertugas di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sedangkan Syarif dipercaya menjadi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kota Malang.

Wahyu Hidayat menegaskan, pengisian jabatan definitif diperlukan agar pelaksanaan tugas pemerintahan tidak terganggu, terutama pada organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Kami tidak ingin layanan publik terhalang atau terganggu akibat pejabatnya belum definitif. Utamakan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama pengabdian,” tegas Wahyu.

Pengukuhan Raymond Matondang sebagai Kepala DLH definitif menjadi perhatian karena berlangsung di tengah penanganan kebakaran TPA Supit Urang dan persiapan penilaian Adipura 2026. Wahyu menjelaskan, penetapan tersebut telah melalui mekanisme manajemen talenta berdasarkan hasil penilaian Komite Talenta.

Meski demikian, sejumlah jabatan kepala OPD masih belum terisi secara definitif. Di antaranya Inspektur, Kepala Disnaker-PMPTSP, serta Kepala Bapenda. Pemkot Malang masih menyiapkan proses pengisian jabatan tersebut melalui tahapan pemetaan dan penilaian kompetensi.

Wahyu menyebut, proses pengisian jabatan JPTP membutuhkan ketelitian agar pejabat yang terpilih sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. Karena itu, penataan birokrasi di lingkungan Pemkot Malang masih akan berlanjut.

“Proses nine box manajemen talenta untuk JPTP membutuhkan ketelitian tinggi agar penempatan sesuai kualifikasi. Insyaallah gelombang mutasi berikutnya digelar November,” pungkasnya.

Dengan rencana mutasi susulan pada November 2026, Pemkot Malang masih memiliki pekerjaan rumah untuk menuntaskan pengisian jabatan strategis. Hasil penataan ini akan diuji melalui peningkatan kinerja perangkat daerah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.