Mitra SPPG Gelar Aksi “Gembok Dapur”, Protes Juknis Baru Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA — Sejumlah pengelola Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai daerah memicu sorotan publik setelah menggaungkan aksi “Gembok Dapur” secara masif di media sosial. Gerakan protes yang meluas ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap petunjuk teknis (juknis) baru yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Aksi ini diawali dari keresahan para mitra pengelola dapur penyedia makanan bergizi yang menilai aturan baru tersebut semakin memperberat beban operasional. Sejumlah pengelola mengaku telah mengeluarkan modal besar untuk membangun fasilitas dapur sesuai syarat awal. Namun, berlakunya juknis anyar yang memuat perubahan mekanisme operasional hingga pemangkasan alokasi relawan membuat para mitra khawatir akan kepastian keberlanjutan investasi mereka.

Dalam aksinya, sejumlah dapur pengolahan makanan menghentikan sementara aktivitas operasionalnya serta memasang gembok di pintu masuk fasilitas dapur sebagai simbol penundaan distribusi. Video penutupan dapur tersebut viral di berbagai platform media sosial dan memantik beragam tanggapan dari netizen.

Perwakilan Aliansi Mitra SPPG, Slamet Riyadi, menegaskan bahwa aksi ini terpaksa dilakukan karena komunikasi dengan pihak terkait menemui jalan buntu.

“Kami tidak berniat menghentikan program mulia ini selamanya, tetapi juknis yang baru diterbitkan justru mencekik pihak pengelola di lapangan. Beban operasional membengkak, sementara penyesuaian anggaran tidak sebanding dengan standar menu yang diwajibkan,” ujar Slamet saat dihubungi.

“Kalau regulasi ini dipaksakan tanpa ada revisi yang berpihak pada keberlangsungan dapur, banyak dari kami yang terancam gulung tikar sebelum program ini berjalan optimal,” tambahnya.

Menanggapi gejolak tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (Dadan Hindayana) menyatakan pihaknya memahami aspirasi para mitra dan langsung bergerak cepat untuk membuka ruang dialog guna mengevaluasi aturan yang dipermasalahkan.

“Kami menghargai masukan dari teman-teman pengelola di lapangan. Badan Gizi Nasional terbuka untuk berdialog guna mencari solusi terbaik agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan lancar tanpa merugikan pihak manapun,” ujar Dadan dalam keterangannya.

“Prinsipnya, standar keamanan dan kualitas makanan bagi anak-anak harus tetap menjadi prioritas utama, namun kami juga memastikan ekosistem kemitraan ini tetap sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Hingga saat ini, pemerintah terus mendorong komunikasi intensif antara pengurus SPPG dan BGN untuk menjamin kepastian regulasi agar distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah dapat kembali berjalan normal dalam waktu dekat.