Mensos Gus Ipul: Bantuan HP Gratis Diprioritaskan bagi Warga yang Belum Memiliki

JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa rencana pemberian telepon seluler atau handphone (HP) gratis bagi masyarakat tidak akan menyasar seluruh warga.

Pemerintah akan memprioritaskan calon penerima yang belum memiliki HP, dengan mempertimbangkan hasil asesmen serta pembaruan data perlindungan sosial.‎‎Gus Ipul menjelaskan, wacana bantuan HP gratis tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik, termasuk perbankan dan penyaluran bantuan sosial (bansos).‎‎“Ya nanti tentu diprioritaskan yang belum memiliki,” ujar Gus Ipul saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kriteria calon penerima bantuan HP gratis.‎‎

Menurut dia, penetapan penerima bantuan nantinya harus didasarkan pada data yang akurat dan kondisi masyarakat terkini. Pemerintah tengah mengembangkan sistem perlindungan sosial yang memanfaatkan teknologi pengenalan wajah atau face recognition serta data biometrik untuk meningkatkan ketepatan identifikasi penerima bantuan.‎‎

Melalui sistem tersebut, pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan data nama dan alamat, tetapi juga dapat memastikan identitas penerima secara lebih akurat. Dengan demikian, risiko kesalahan dalam penyaluran bantuan dapat ditekan.‎‎“Yang paling penting hari ini adalah data yang semakin akurat itu,” kata Gus Ipul.‎‎

Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan Belum Dipastikan‎‎

Meski telah memberikan gambaran awal mengenai prioritas penerima, Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan secara terperinci mekanisme pelaksanaan program tersebut.‎‎Ia mengaku belum mengetahui besaran anggaran yang dibutuhkan, termasuk sumber pendanaan dan kementerian atau lembaga yang akan bertanggung jawab atas pengadaan perangkat.‎‎“Wah itu belum tahu ya, nanti dilihat dulu kondisinya,” ujarnya ketika ditanya mengenai kebutuhan anggaran program tersebut.‎‎

Jadwal pelaksanaan bantuan juga belum dapat dipastikan, termasuk kemungkinan realisasinya pada 2026. Menurut Gus Ipul, pemerintah masih menunggu perkembangan pembahasan serta arahan Presiden Prabowo Subianto.‎‎“Nanti kita lihat ya, saya belum bisa menyampaikan lebih detail,” katanya.‎‎

Ia menambahkan, pembahasan khusus lintas kementerian terkait rencana tersebut belum dilakukan. Adapun penentuan pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan akan mengikuti arahan Presiden, sementara Kementerian Sosial dipastikan akan terlibat dalam koordinasi pelaksanaan.‎‎

Perluasan Akses Digital dan Pembenahan Data Bansos‎‎

Gus Ipul menekankan bahwa gagasan pemberian HP gratis tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bansos. Pemerintah juga ingin memperluas kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik berbasis digital.‎‎

Menurut dia, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tata kelola bantuan sosial, terutama dalam memastikan bahwa bantuan diterima oleh orang yang benar-benar berhak.‎‎

Persoalan yang masih ditemukan di lapangan antara lain perbedaan antara nama penerima yang tercatat dalam data dan orang yang pada akhirnya menerima bantuan. Dalam sejumlah kasus, bantuan yang ditujukan kepada penerima terdaftar justru diterima anggota keluarga lain, seperti anak atau cucu.‎‎

Karena itu, pembaruan dan verifikasi data dinilai penting agar pemerintah dapat mengetahui kondisi penerima secara lebih tepat sekaligus mengurangi potensi salah sasaran.‎‎

Gus Ipul mengatakan, pembenahan data penerima bansos terus dilakukan dalam dua tahun terakhir. Proses tersebut, menurut dia, telah menghasilkan hampir empat juta keluarga penerima manfaat baru.‎‎“Tapi yang paling penting dari semua itu, data kita harus mutakhir. Nah sekarang selama 2 tahun terakhir ini pemerintah terbuka terhadap data. Jadi kalau sekarang ada perdebatan di berbagai kalangan termasuk di medsos, itu karena pemerintah terbuka terhadap data,” paparnya.‎‎

Masyarakat Diminta Aktif Mengoreksi Data Penerima‎‎Selain mengandalkan pembaruan data oleh pemerintah, Gus Ipul mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengoreksi daftar penerima bantuan sosial.‎‎

Partisipasi masyarakat dinilai diperlukan agar data yang digunakan pemerintah semakin sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi warga. Dengan demikian, bantuan dapat lebih tepat sasaran dan diberikan kepada kelompok yang memenuhi persyaratan.‎‎

Ia menyebutkan bahwa sejumlah masyarakat telah berpartisipasi dalam proses koreksi data. Bahkan, ada warga yang memilih mengundurkan diri dari daftar penerima bansos setelah merasa tidak lagi memenuhi kriteria.‎‎“Ayo (data penerima) ini dikoreksi. Banyak sudah yang mengkoreksi, banyak juga yang mulai mengundurkan diri karena merasa tidak memenuhi syarat untuk menerima bansos,” tegasnya.‎‎

Dengan demikian, rencana bantuan HP gratis masih berada dalam tahap pembahasan dan belum memiliki kepastian mengenai anggaran, mekanisme pengadaan, maupun jadwal penyaluran. Pemerintah masih mengutamakan pembaruan data dan koordinasi antarlembaga sebelum menentukan langkah lanjutan program tersebut.