Mewujudkan Penanggulangan Bencana yang Inklusif melalui Penguatan ULD di Jawa Timur

MALANG – Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi saat terjadi bencana. Hambatan akses informasi peringatan dini, jalur evakuasi yang belum ramah disabilitas, serta keterbatasan layanan di pengungsian menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang inklusif, penguatan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB) menjadi langkah penting. ULD PB diharapkan dapat membantu memastikan kebutuhan penyandang disabilitas terpenuhi pada tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pemulihan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur dengan dukungan Program SIAP SIAGA menggelar Lokakarya Penguatan Peran ULD PB di Malang pada 13–14 Oktober 2026. Kegiatan ini melibatkan perwakilan BPBD, ULD PB, organisasi penyandang disabilitas, dan mitra terkait untuk mengevaluasi kapasitas serta merumuskan langkah penguatan kelembagaan.

Iis Yulianti, Analis Kebencanaan Ahli Madya Direktorat Kesiapsiagaan BNPB, menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dan terlibat aktif dalam setiap tahap penanggulangan bencana. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam membangun sistem kebencanaan yang inklusif.

Dadang Iqwandy, Analis Kebencanaan Ahli Madya BPBD Jawa Timur, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 mendorong perlindungan yang lebih inklusif. Salah satu upayanya adalah memastikan sistem peringatan dini dan prosedur evakuasi sesuai dengan kebutuhan aksesibilitas setiap ragam disabilitas.

Sebagai contoh, penyandang disabilitas netra membutuhkan informasi audio, pesan verbal, atau penunjuk arah taktil. Sementara itu, penyandang disabilitas tuli memerlukan informasi tertulis, notifikasi visual, serta juru bahasa isyarat bila diperlukan. Lokakarya ini juga membahas strategi evakuasi inklusif dan penguatan perangkat layanan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana (SPM SUB).

Kegiatan yang dijadwalkan melibatkan 104 peserta ini juga menjadi momentum memperingati Hari Penglihatan Sedunia (World Sight Day). Peserta berasal dari unsur pemerintah daerah, ULD PB, dan organisasi penyandang disabilitas, antara lain HWDI, Pertuni, Gerkatin, dan PPDI. Pelaksanaan kegiatan didukung juru bahasa isyarat serta pendampingan bagi peserta netra.

Mambaus Suud, Manajer Program dan Kemitraan SIAP SIAGA Jawa Timur, menekankan bahwa ULD PB dapat membantu BPBD memenuhi SPM SUB melalui penyampaian kebutuhan dan rekomendasi penyandang disabilitas. Melalui penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi bermakna, Jawa Timur diharapkan mampu membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih mudah diakses, responsif, dan melindungi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.